Ambon,- Lensa Publik,- Konflik antara Negri Kariuw dusun Ori dan Pelau merupakan konflik harisontal yang berujung pada proses perdamaian, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan memastikan, negara hadir untuk menyelesaikan konflik sosial di kecamatan pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Mateng).
Tarigan mengatakan, salah satu bentuk kehadiran negara, yakni melalui penyaluran bantuan sosial kepada seluru masyarakat yang terkena dampak konflik pada waktu itu.
Menteri Sosial, BNPB, dan Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah sudah mengarahkan bantuan sosial dalam jumlah tidak sedikit kepada para pengungsi Kariu dan juga ada santunan ahli waris bagi warga Pelauw Ini, salah satu bukti kehadiran negara dalam memastikan hak-hak dasar warga Indonesia,” tegas Abetnego, saat melakukan kunjungan lapangan di lokasi konflik dan pengungsian, di dua negri Negri Kariu dusun Ori dan Pelauw Kecamatan Pulau Haruku, Maluku Tengah Malteng, 25 Agustus 2022.
Kunjungan lapangan Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan bersama sejumlah Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan RI di lokasi konflik dan pengungsi.
Hal itu, merupakan tindak lanjut hasil rapat koordinasi penanganan pasca konflik sosial itu, pada, 16 Juni 2022 lalu.
Rakor yang dihadiri oleh Kementerian/Lembaga terkait dan pemerintah daerah Maluku Tengah tersebut, Kepala Staf Kepresidenan RI Dr, Moeldoko menyampaikan dengan tegas menyampaikan, penanganan pasca konflik sosial di kecamatan pulau Haruku yang melibatkan warga Negeri Kariu dusun aori dan Pelauw tidak bisa ditunda-tunda karena konflik tersebut merupakan persoalan kemanusiaan Untuk itu, dibutuhkan upaya percepatan rekonsiliasi konflik, dan pemulangan para pengungsi asal negeri Kariu yang ada di negeri Aboru untuk, kembali ke Negri asal yang semula.
Lanjut Abetnego, salah satu upaya rekonsiliasi konflik, yang harus di lakukan negara adalah yakni dengan melakukan percepatan penentuan tapal batas antara kedua Negri.
Namun, “percepatan penetapan Tanah Adat Ulayat Ua Rual menjadi cagar budaya yang harus di jaga sebagai tempat saklar.
“Ini menjadi penting, supaya ke depan tidak ada lagi yang merasa berhak memiliki dan mengelola. Kami (KSP) sudah mendorong kepada Pemerintah daerah setempat dan lembaga terkait untuk memberikan atensi soal ini,” ujarnya.
Sementara dalam kaitan dengan penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban terdampak, konflik kata Abetnego, Kantor Staf Kepersiden yang telah meminta kepada Pemerintah Provinsi Maluku (Pemrov) Maluku untuk, ikut serta dalam mengawal pemutakhiran data korban konflik antara kedua Negri.
“Berapa jiwa, berapa Kepala Keluarga ini datanya harus jelas. Sebab kalau tidak ada data yang akurat, sulit bagi Pemerintah Pusat untuk menyalurkan bantuan, terutama untuk pembangunan kembali rumah-rumah warga yang rusak,” ujarnya.
Selain melakukan kunjungan lapangan, Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Abetnego Tarigan juga memimpin rapat koordinasi pada level daerah dalam penanganan konflik di Pulau Haruku.
Selain itu, juga menggelar diskusi dengan masing-masing perwakilan negeri, dan beberapa tokoh pakar untuk merumuskan resolusi konflik.
Seperti diketahui, konflik sosial di Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah (Malteng) yang terjadi akhir Januari 2022 lalu.
Konflik itu dipicu atas dasar masalah tana ulayat antara kedua Negri
Selain menimbulkan korban jiwa dan luka-luka, konflik sosial tersebut juga menyebabkan kerusakan matrial rumah serta barang berharga tercatat, 211 rumah, serta fasilitas sekolah, dan tanah pertanian.
Tercatat masyarakat Kariu tercatat sebanyak, 1.243 jiwa warga Kariu yang mengungsi 739 jiwa diantaranya berada di negeri Aboru.
Dari pantauan tim Kantor Staf Kepresidenan RI ratusan pengungsi masyarakakat Negri Kariu tinggal di hunian sementara yang terbuat dari kayu dan terpal, sewktu musim penghuja lokasi pengungsiaan terkena genangan air hingga setinggi betis orang dewasa.
Beberapa tenda dari terpal juga didirikan untuk sekolah darurat bagi anak-anak pengungsi juga sumali kusut.
“Beta rindu sekolah lamaku kaka di situ katong bisa main bola dan membaca buku di situ kaka ada juga perpustakaan ucap salah satu anak pengungsi dengan mengunakan dialek Ambon, kepada tim Kantor Staf Kepresidenan RI.”
Edy Mehlidan Lensa Publik
