Depok, lensapublik.com, Ketua KPU Depok Willi Sumarlin menegaskan Masalah Isu Sara yang pernah terjadi dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di DKI Jakarta di tahun 2017 dan Polarisasi di tahun 2019 yang melahirkan istilah Cebong dan Kampret, menjadi pelajaran penting untuk disikapi bersama sebagai pengalaman berharga untuk upaya kita melakukan tindakan preventip, Demikian dikatakannya dalam acara Diskusi yang merupakan kerja sama antara KPUD kota Depok dan Kejaksaan Negeri Depok
Diskusi dengan tema : ” Peningkatan Pemahaman Hukum dan Penguatan Lembaga Keagamaan Dalam Meningkatkan dan Mensukseskan Pilkada ” Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 , di Hotel Savero Depok Senin ( 9/9/2024), menghadirkan nara sumber dari Ketua KPUD Depok, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FkUB) Kyi Abdul Gandhi SH, Kemenag Depok Hasan Basri, Komisioner KPU Depok David Hermawan serta Kasubsie Intel Kejaksaan Negeri Depok Alfa Dera SH MH dengan moderator Faisal Anwar SH
” Kita belajar dari masa lalu atas kejadian isu sara tersebut, demikian juga masalah polarisasi untuk menjadikan kita berpikir bijak dalam mensikapi ” ujar Willi Sumarin
” Perlu partisipasi kita semua, khusus tokoh agama untuk bisa membawa kesejukan kepada masyarakat agar tercipta suasana yang harmonis, alhamdulillah di tahun 2024 ini, isu sara dan polarisasi tidak terdengar lagi tuturnya
Willi menambahkan untuk Pilkada yang di gelar 27 Nopember nanti, di kota Depok ada 2 pasangan calon (paslon) yang maju sebagai Walikota dan Wakil Walikota dan 4 Paslon untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
”Tag nya Depok adalah ” Depok Menyala ” yang bermaskot buah belimbing, untuk Jawa Barat adalah : ”Jabar Gemiling ” dengan maskot macan Siliwangi ” Semoga kita menjadi panutan yang baik bagi masyarakat pemilih untuk mengantarkan pasangan calon terpilih yang baik dan amanah” ujarnya
sementara itu dipaparkan Alfa Dera, yang mewakili dari Kejaksaan Negeri Depok merasa sangat terhormat dapat berbicara untuk dapat berdiskusi di depan para tokoh-tokoh agama yang memiliki peran penting dalam kehidupan di masyarakat
” Seperti yang disampaikan oleh ketua FKUB dan Kemenag, kami dari intelijen kejaksaan kejaksaan negeri Depok memetakan tokoh yang berperan penting adalah tokoh agama jadi mau sukses Pilkada ini tergantung dari tokoh agama,karena mereka panutan bagi masyarakat.” terangnya
Lanjutnya, bahwa masalah pidana dan penjara itu bukanlah sebuah arti, Berapa banyak yang dipenjarakan berapa banyak orang yang berhasil masuk penjara itulah berprestasi, tidak seperti itu namun berapa banyak yang berhasil kita cegah sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum itulah prestasi dari penegak hukum
” Mudah-mudahan dengan sharing hari ini dapat kami optimal dalam melakukan upaya pencegahan karena hasil dari pemetaan intelijen tokoh-tokoh agama inilah yang sangat berperan dalam pelaksanaan Pilkada khususnya untuk model demografi kota Depok sangat berperan, ” tutur Alfa Dera yang kini tengah menyelesaikan Progran Doktor Ilmu Hukum ini
Dikatakannya lagi, atas pemetakan kami bahwa kota Depok Itu ada tokoh agama suatu daerah, dipengaruhi oleh dua : pertama tokoh agama dan tokoh budaya yang lebih kental di kota Depok ini, adalah tokoh agama bahkan hasil dari pemetaan kami 80% itu kota Depok dipengaruhi tokoh agama 20% tokoh budaya, jadi sangat berperan penting tokoh agama ini dalam pengambilan keputusan untuk kota Depok seperti yang sampaikan pembicara Bapak kyai tadi benar,
”Mudah-mudahan ke depannya, di kota Depok muncul tokoh-tokoh seperti ini yang menjadi peserta dalam pemilihan kepala daerah” ujar Alfa Dera seraya menambahkan, ada berbagai macam fungsi dan kewenangan dari Kejaksaan salah satu pelaksanaan dari tugas fungsi dan kewenangan Kami adalah terkait dengan peningkatan pemahaman hukum, mudah-mudahan dengan sharing terkait dengan diskusi peningkatan pemahaman hukum ini dapat tercapai pesta demokrasi yang seperti yang kita harapkan
Pihaknya juga, mohon bantuannya dari penyuluh agama dari tokoh agama untuk mensosialisasikan bahwa tempat ibadah itu dilarang untuk kampanye karena kita menjaga untuk netralitas tempat ibadah tersebut
” Akhirnya karena jamaahnya berbeda pendapat, terjadi perpecahan kemudian penyebaran berita hoax dan kampanye hitam di sini kami meminta bantuannya dari seluruh yang hadir di sini terkait dengan adab pidana terkait dengan penyebaran berita hoax dan kampanye hitam mari kita saring dulu sebelum share terkait dengan informasi-informasi yang dapat memecah belah kerukunan dalam bermasyarakat” tandasnya (Lucy)
