Tekan Angka Pengangguran, Disnaker Depok Terapkan 8 Program dan 38 Kegiatan

DEPOK, lensapublik.com – Berdasararkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Depok tahun 2018 penduduk usia diatas 15 tahun yang produktif kurang lebih 1,7 juta jiwa.

Dari 1,7 juta jiwa ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu angkatan kerja yang berjumlah 1,1 juta jiwa kemudian yang bekerja sekitar 1.028 ribu jiwa. Artinya 1,1 juta dikurangi 1.028 ribu tadi menjadi sisanya 72 ribu jiwa usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan di Kota Depok.

Hal itu dipaparkan Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Depok Manto Jorgi, saat menghadiri acara Ngobrol Pintar dan Ispiratif (Ngopi Bareng), di kantor Sekretariat Sekber di kawasan Ruko Arcade Jl Boulevard Grand Depok City, Depok, Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/10).

Menurut Manto, dari data BPS mengenai 72 ribu warga Kota Depok yang belum mendapatkan pekerjaan dari keseluruhan angka tersebut belum tentu mereka adalah pengangguran.

“Dari 72 ribu ini mungkin saja berjualan duren dan sebagainya. Tapi oleh statistik mereka ini masuk dalam kategori pengangguran, karena tidak masuk dalam kriteria orang bekerja,” katanya.

Diketahui dari 1,7 juta jiwa itu, 658 ribu jiwa diantaranya bukan sebagai angkatan kerja yang terdiri dari anak sekolah, ibu rumah tangga dan lain-lain.

Sedangkan untuk jumlah angkatan kerja yang menganggur di Kota Depok pada 2019 ini diyakini masih cukup tinggi, karena dari angkatan kerja 1,7 juta jiwa masih ada 738 ribu jiwa yang masih menganggur.

Dari jumlah itu, sambung Manto, kurang lebih 30 persennya merupakan lulusan SLTA usia produktif. “Yang saat ini bekerja jumlahnya 1.028 ribu jiwa, sementara yang belum bekerja ada 738 ribu jiwa, serta 568 ribu jiwa termasuk ibu rumah tangga dan anak sekolah,” ungkapnya.

Dijelaskan oleh Manto, segenap upaya yang dilakukan oleh Disnaker Depok guna menekan angka penangguran antara lain menerapkan 8 Program Prioritas dan 38 Kegiatan, terutama penempatan dan pelatihan tenaga dengan menggelar bursa kerja online dan pameran bursa kerja.

“Upaya lain juga akan dicoba oleh Disnaker untuk memfasilitasi agar ada MoU (perjanjian) antara perusahan-perusahan dengan seluruh SMK di Kota Depok. Disnaker sedang berupaya mencoba agar semua SMK di Kota Depok ada untuk semangnya,” katanya.

Namun disatu sisi, Manto juga mengungkapkan, bahwa pada umumnya perusahan-perusahan di Depok lebih memilih lulusan SMA ketimbang SMK untuk diterima bekerja, lantaran lulusan SMA attitude (sikap) nya lebih bagus.

Oleh karena itu, dirinya mengimbau agar seluruh SMK di Kota Depok selain diberikan mata pelajaran akademik, juga diajarkan masalah attitude begitu juga Etika.

“Saya ingin di seluruh SMK di Kota Depok selain diberikan mata pelajaran akademik. Tolong diajarkan masalah attitude, begitu juga etika,” ucapnya.

Manto pun menegaskan kepada semua pihak untuk menggarisbawahi, bahwa Disnaker bukan menyediakan pekerjaan, tetapi memfasilitasi usia produktif.

“Kami tempatkan di perusahaan-perusahaan serta mempunyai keahlian yang kami berikan, karena menurut data sekitar ada 5000 jiwa yang siap bekerja,” terangnya.

Kuota 1 Persen untuk Karyawan Difabel

Sementara itu, Manto juga mengemukakan bahwa pihak Pemerintah Kota (Pemkot) Depok juga mewajibkan setiap perusahaan untuk menerima karyawan difabel dengan kuota 1 persen dari jumlah karyawan yang ada di perusahaan.

“Itu menurut undang-undang harus satu persen dari jumlah pegawai yang ada di perusahaan,” tegas Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Depok itu.

Ditambahkannya, kaum disabilitas ini bukan orang sakit tapi memiliki keterbatasan fisik dan sebenarnya memiliki hak serta kesempatan kerja yang sama dengan orang normal.

Aturan penerimaan karyawan disabilitas tersebut, menurutnya sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Sesuai dengan aturan dan regulasi, minimal satu persen dari jumlah pegawai di perusahaan. Contohnya, kalau 400 karyawan paling tidak empat orang lah, jadi wajib hukumnya,” tuturnya.

Soal tenaga kerja asing, Manto mengungkapkan, saat ini di Depok sudah ada lebih kurang 300 orang, tapi yang laporan sekitar 180 orang. Menurut data, kebanyakan mereka bekerja di perusahaan manufaktur.

“Pekerja asing yang kita temukan juga didominasi dari Korea dan Jepang, karena perusahaannya kebanyakan berasal dari sana,” pungkasnya.(Dd)