Ambon,- Lensa Publik,- Rakerda II Golkar buru telah selesai di gelar kemarin 18 Juni 2022, di buka oleh Fungsionaris DPD Golkar Maluku M. Ridwan Rahman Marasabessy bertempat di Gedung Pemkab Buru, aula kantor Bupati buru.
Dalam Rakerda ini hadir mewakili Penjabat Bupati Buru adalah Asisten III Setda Buru Arman Buton bersama sekwan DPRD Buru, 4 Camat dan 4 kepala Desa di Buru.
Selain hasil – hasil Rakerda buru terkait konsolidasi organisasi menyongsong Pemilu 2024 juga ada yang menarik dari penegasan Ketua DPD Golkar Kabupaten Buru yang juga ketua DPRD Buru terkait Atensi Tegas agar Penjabat Bupati Buru jangan sampai becek dan ikut bermain dalam arus politik di Buru.
Sepertinya di akibatkan karena ruangan acara rakerda itu sepi dan tidak banyak yang menghadiri sebagaimana acara Golkar semasa kepemimpinan Bupati Buru Ramli Umasugi yang selalu di padati oleh Sekda, Pimpinan OPD Buru, ASN, Para Camat dan para kepala desa bahkan sampai kepala dusun.
Di nilai pernyataan ini tendensius dan apalagi menyampaikan bahwa penjabat bupati adalah penugasan negara lewat gubernur dan tidak di pilih rakyat sehingga hanya sebagai pembina sosial politik saja, ini menggambarkan suasana batin Ketua Golkar Buru yang sedang paranoid, Amnesia atau lupa ingatan sehingga menepuk air kepercik wajah sendiri.
Hal ini di sampaikan oleh M. Ikbal Tehuayo Peneliti Pemerhati Sosial Politik LPSP Maluku.
” Sebaiknya Golkar tidak perlu sejak dini su’uzdon terhadap kerja-kerja Penjabat Bupati Buru DR. Jalaludin Salampessy SPi, MSi yang sedang berjibaku selama 3 minggu pasca di lantik secara maraton bekerja keras karena rusaknya sistem pemerintahan di Kabupaten Buru.
Misalnya, distorsi parah akan arah Pembangunan Daerah, lemahnya sistem dan kendali juga SDM di lingkup Pimpinan OPD, lebih parah lagi Kondisi Defisit Anggaran Daerah peninggalan Ramli Umasugi nominal fantasi 101 Milyar, Utang Pihak ke tiga Puluhan Milyar yang belum terbayarkan.
Kondisi Kas Daerah yang di tinggalkan nol atau kosong, birokrasi yang krisis etika dan lemah etos kerja, penggelapan Aset Daerah termasuk sejumlah kendaraan mobil dinas Bupati bahkan fasilitas Pandopo yang di tinggalkan kosong melompong, aset tanah daerah yang di duga di sewakan secara pribadi ke Gerai retail Alfamidi termasuk pengrusakan mental birokrasi mulai dari Pimpinan OPD, seluruh ASN, Para Camat, kepala – Kepala Desa, Kepala – Kepala sekolah dan Guru, Kepala Puskesmas, tenaga penyuluh pertanian dan masih banyak lagi yang selama ini di duga di paksa dan di ancam untuk selalu bekerja untuk Menangkan Golkar Buru.
Sehingga, menang Pilkada dan 8 kursi di DPRD Buru, bayangkan WA Group Pimpinan OPD Buru di masa Bupati Buru Ramli Umasugi setiap Hari alur komunikasinya seperti WA Group DPD Golkar aja, hampir setiap hari komunikasi dukungan terkait Pilkada, ini tatanan pemerintah sudah rusak parah namanya.
Kerusakan sistem dan pemerintahan ini semua adalah kerjaan Mantan Bupati Buru yang juga Ketua DPD Golkar Maluku Ramli Ibrahim Umasugi yang juga paman Ketua DPD Golkar Buru M. Rum Soplastunny.
Janganlah Penjabat Bupati Buru yang sedang bekerja keras menata, membenahi, memperbaiki segala tatanan pemerintahan dengan membersihkan sampah yang di tinggalkan mantan Bupati dan baru tiga minggu fokus malah sudah mulai di giring opini politik sesat.
Itu namanya Golkar Buru amnesia, lupa ingatan kalau pemerintahan sebelumnya menimbulkan penyakit stadium 4 juga sampah yang sulit di urai dalam pemerintahan dan paranoid atau post power syndrome karena realita akses kekuasaan terputus sehingga ketakutan resiko politik.
Kan tidak beralasan bila selama ini acara Golkar gedung kantor Bupati di penuhi undangan terutama oleh Para Pimpinan OPD, Para Camat, Kepala Desa, Kepala sekolah, kepala dusun yang di wajibkan hadir terus kalau sekarang acaranya sepi karena semua ASN lagi sibuk bekerja tetapi warnningnya di arahkan ke Bupati sekarang.
“Kan kita bisa tanya, selama ini Ketua DPRD Buru M. Rum Soplastunny pernah tidak menyampaikan profesional atensi Kepada saudara mantan Bupati Buru Ramli Umasugi terkait carut marut pemerintahan Buru” dan penggunaan mesin Birokrasi untuk kepentingan politik Golkar selama ini ? Kan tidak, selama ini hanya diam dan ikut menikmati hasil kerja politik yang merusak pemerintahan itu.
Golkar harusnya sadar diri kalau paradigma politik merusak tatanan birokrasi di Buru itu mereka yang tanamkan, mereka yang bangun.
Ini sama dengan Rumus tabur tuai “.
Lanjutnya Coba simak sekarang, sejak penjabat Bupati Buru Masuk dan bekerja iklim kerja dan pshycologis ASN lingkup Pemkab Buru semua merasa nyaman, aman, tenang dengan ekspresi ceria tanpa tekanan selama puluhan tahun membelenggu mereka.
Kami yakin Penjabat Bupati Buru DR. Jalaludin Salampessy adalah sosok yang Profesional, memiliki pengalaman kerja pemerintahan, punya kompetensi, dedikasi dan niatnya tulus ikhlas mengabdi untuk tanah Bupolo sebagai ladang amalnya.
Daya kritis tetap di jaga tapi objektif, dan untuk kerja yang positif Parpol termasuk Golkar dan DPRD harusnya mendukung dong karena mereka mendapat mandat publik untuk urusan kebaikan Publik “.
( Edy Mehlidan Lensa Publik)
