Depok,- lensa publik .com,- Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 tahun 1987, tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah, di Bidang Pekerjaan Umum Kepada Daerah termasuk di dalamnya kewenangan daerah untuk mengatur Pengelolaan Persampahannya sendiri (PP No. 14, 1987). Seperti di Kota Depok, sudah terlalu sering warga mengeluh soal keterlambatan pengangkutan sampah, tumpukan yang tak kunjung diangkut, atau Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang tidak memadai. TPS liar pun menjamur, bau menyengat menghantui kawasan pemukiman, dan warga akhirnya terpaksa membakar sampah sendiri yang tentu berdampak buruk pada lingkungan.
Selaku pemerhati Kota Depok, Juli Efendi mengungkapkan, bahwa masalah sampah mungkin terlihat remeh. Hanya soal tumpukan plastik, sisa makanan, atau kardus bekas yang menumpuk di sudut jalan. Tapi di Kota Depok, sampah sudah menjelma jadi masalah serius dan lebih dari itu, menjadi simbol lemahnya kepemimpinan.
“Artinya, semua ini bukan hanya soal kebersihan, tapi soal bagaimana pemerintah kota bekerja, khususnya di Kota Depok, sampah adalah urusan yang sangat dasar dalam tata kelola kota. Jika urusan semacam ini saja tidak bisa ditangani dengan baik, bagaimana mungkin masyarakat percaya pada komitmen besar lainnya, seperti smart city, pembangunan berkelanjutan, atau bahkan kesehatan publik,” ujar Juli kepada pewarta Kamis (17/4/2025).
Ia menyebutkan, bahwa yang lebih ironisnya, bahwa kampanye pengelolaan sampah sebenarnya sudah sering dilakukan. Ada bank sampah, ada program 3R (reduce, reuse, recycle), bahkan ada jargon “Depok bersih dan hijau”. ” Smart City’ Tapi semua itu terasa setengah hati, bagian dari pencitraan, bukan solusi.
“Namun ternyata dilapangan, dengan kesenjangan antara wacana dan realitas sangat terasa. Pengelolaan sampah masih minim teknologi, armada pengangkut tak sebanding dengan volume sampah harian, dan koordinasi antarwilayah sangat lemah. Lebih parah lagi, penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah sembarangan nyaris tak terdengar,” ucap Juli.
Menurutnya, bahwa sampah adalah cermin. Pertanyaannya, apakah pemimpin sebuah kota benar-benar hadir untuk rakyatnya, atau hanya sibuk mengurus proyek-proyek besar yang menguntungkan segelintir pihak. “Sebab, Kota Depok saat ini tampak lebih sibuk membangun taman tematik dan proyek fisik lainnya, tapi melupakan fondasi paling mendasar: lingkungan yang sehat dan bersih,” tutur Juli.
Juli mengingatkan, bahwa sudah waktunya pemerintah kota mengambil langkah tegas dan berani. Bangun sistem pengelolaan sampah yang adil, modern, dan melibatkan warga secara nyata. Tegakkan aturan, beri insentif bagi warga yang peduli lingkungan, dan pastikan setiap keluhan ditindaklanjuti, bukan diabaikan.
“Karena pada akhirnya, kota bukan hanya tentang gedung tinggi dan jalan mulus. Kota adalah tentang bagaimana manusia hidup di dalamnya. Dan hidup yang layak dimulai dari lingkungan yang bersih dan sehat bukan dari janji-janji kosong,” imbuh tokoh masyarakat Margonda Depok itu.
*Din Yusab
