Depok, – lensa publik.coom, Bukan hanya diduga tak berizin, uang sewa bilboard di sepanjang Jalan Juanda juga disinyalir menjadi bancakan para oknum pengelola lahan milik Pertamina Gas (Pertagas). Oknum pengawas Pertagas berinisial F diduga menerima sejumlah uang dari hasil sewa lahan Pertagas yang dipergunakan untuk mendirikan bilboard. “Ada yang menyebut oknum pengawas lahan dari Pertagas…
Depok,lensa publik.com,13-7-2025. Ketua DPD Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjara Propinsi Jawa Barat Tompay akan mengajukan gugatan hukum terkait dugaan pelanggaran hak pendidikan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dan ketidaktransparanan Program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS) di Depok. Langkah ini diambil setelah menemukan indikasi pelanggaran terhadap UUD 1945 Pasal 31 Ayat (1) yang menjamin hak…
JAKARTA, -lensa publik.com,- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, kembali menegaskan komitmennya dalam mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Tamsil mendorong pemerintah daerah, melakukan inovasi pembiayaan pembangunan melalui municipal bond atau obligasi daerah. Hal itu disampaikannya dalam pidato kunci (keynote speech) diskusi kelompok terpadu bertajuk;…
JAKARTA, – lensa publik.com,- Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), Kamis (10/7-2025), kembali menetapkan 9 orang tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk turunannya pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Satu dari 9 orang tersangka tersebut, adalah; inisial MRC selaku…
Jakarta, -lensa publik.com,- Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmennya untuk memperkuat penyelesaian konflik agraria dengan pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM), melalui pelibatan berbagai pihak terkait secara inklusif. Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan, bersama jajaran Komisi Nasional (Komnas) HAM di Kantor Kementerian ATR/BPN,…
Cilacap, Lensa publik com,- Proses mediasi antara para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan pihak PT Mekarjaya Wanayasa Putra berlangsung di Kantor Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) Cilacap, Jawa Tengah, Kamis (3/7/2025). Mediasi ini terkait dugaan kasus penipuan dan penggelapan yang melibatkan mantan kepala cabang perusahaan tersebut. Dalam mediasi tersebut, Direktur PT Mekarjaya Wanayasa…
Depok,- Lensa publik.com,- Terbaru, Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi dan Rekan merinci duduk persoalan dugaan mafia tanah yang melibatkan oknum BPN Kota Depok yang merugikan pihak kliennya. ”Berkaitan dengan pemberitaan yang sebelumnya sudah kita sampaikan terimakasih ya meskipun nunggu ramai dulu ya,” kata Andi Tatang ditemui di kantor hukumnya di Cilodong, Selasa 1 Juli…
Bogor,metro lensa publik.com Isu mengenai dugaan praktik pungutan liar (pungli) dan gratifikasi di lingkungan sekolah kembali mencuat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bogor. Isu ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Masyarakat mengeluhkan adanya biaya sekolah yang tidak wajar serta penyalahgunaan wewenang oleh oknum-oknum yang tidak…
Depok,lensa publik.com,- Proyek Pembangunan dan Penataan Lingkungan SMPN 3 Sukmajaya di Kota Depok menimbulkan pertanyaan setelah ditemukan perbedaan nilai anggaran antara dokumen fisik proyek dan sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Padahal, proyek ini telah dimenangkan oleh PT. Nenci Citra Pratama-PT. Primerindo Multi Karya (KSO) dengan nilai kontrak Rp26,23 miliar, sementara di LPSE tercatat pagu…
Depok,- Lensa Publik.com. Proses pencocokan batas (constatering) atas tanah sengketa di Kota Depok yang telah diajukan secara resmi, kembali tersendat tanpa alasan yang jelas. Kantor Hukum Andi Tatang Supriyadi & Rekan melayangkan protes keras terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Depok yang dinilai mengabaikan kewajiban administratifnya dan terindikasi tidak netral dalam perkara pertanahan yang sedang…
