Menata Negara Dari Kehancuran; Presiden Kebangsaan Samianto

Tangsel,- Lensa Publik.com,-

Terhadap kondisi bangsa yang akhir – akhir ini kian memanas dengan badai demonstrasi terhadap protes rakyat yang tidak pernah di dengar oleh wakilnya di Senayan. Rakyat Indonesia berteriak lantang melawan kezaliman atas prilaku elit yang tidak beradab, tidak peka terhadap penderitaan rakyat yang semakin hari semakin lemah bertambah lemah. Kedaulatan ditangan rakyat. Rakyatlah pemilik kekuasaan tertinggi di NKRI.

Dalam suasana keprihatinan, DPR Senayan eforia dengan menikmati segala rupa bentuk kenaikan gaji, tunjangan, fasilitas dengan hasil 230 juta perbulan disaat negara dalam kondisi sakit keuangan, tidak baik baik. Sementara rakyat merana dengan kenaikan pajak dan sulitnya pekerjaan serta UMR kecil dibandingkan penghasilan DPR yang mencolok. 1.74 Triliun anggaran uang rakyat mengalir ke DPR setiap tahun.

Aneh tapi nyata DPR Indonesia jika di bandingkan dengan DPR negara lain di dunia. Negara yang lebih maju dengan UMR tinggi dikawasan Asia, eropa, Amerika. DPRnya tidak ada fasilitas dan gaji tinggi. Semisal DPR Norwegia mereka berbaur dengan warga, naik bus umum, tinggal bersama warga, tidak ada pengawalan. Aturan penjagaan dan pasilitas terhadap anggota DPR Indonesia harus dicabut semua sehingga aparat kepolisian konsentrasi menjaga masyarakat agar bangsa negara bebas dari narkoba. Warga di daerah dan kampung tidak ada lagi yang kemalingan. Ini jauh lebih penting sebagai makna tribrata; melindungi, mengayomi, menjaga.

Ketimpangan, ketidakadilan, kezaliman yang sudah berlangsung lama, sontak rakyat dari semua elemen; baik pelajar, mahasiswa, kaum ibu, buruh dan masyarakat umum protes terhadap kebijakan yang sama sekali tidak berpihak sama rakyat. Rakyat pun maju di Medan laga, menyerbu gedung DPR Senayan. Berencana mengambil alih gedung, agar gedung yang dibangun dari uang rakyat tidak diisi oleh perwakilan yang merusak bangsa negara mengatas namakan rakyat.

Atas kejadian tersebut gelombang demonstrasi terus bergemuruh sahut menyahut di seluruh tanah air baik offline maupun online. terlebih Affan salah satu anak bangsa warga Ojol tewas dilindas mobil Barakuda yang berjalan kencang di tengah kerumunan demo. Membakar semangat anak bangsa terus turun ke jalan di seluruh tanah air meneriakkan yel – yel maju tak gentar menyanyikan lagu kebangsaan.

Lembaga pemerintahan yang sejatinya bekerja melayani di semua instansi dari desa sampai pusat sudah terindikasi penyelewengan. Korupsi di semua instansi sudah melembaga, lumbung sudah di kuasai tikus. ( Gusdur) inilah yang menginspirasi Soekarno dan GusDur pada zamannya ingin membubarkan MPR dan DPR yang korup tidak bekerja untuk rakyat.

80 tahun usia kemerdekaan, sejak tanggal 25 Agustus protes itu menggema. Presiden kesatria yang ikhlas Prabowo selama ini bertekad sapu bersih para bajingan mafioso yang menghalangi program pemerintah mewujudkan keadilan sosial akan disapu bersih. Hanya kemudian niat baik itu tersandung di Senayan DPR karena UU perampasan aset koruptor masih belum bisa ditanda tangani karena sebagian ketua partai tidak setuju khawatir kader dan partai akan ikut disapu bersih akibat aliran dana koruptor mengalir ke mereka.

Pertanyaan kemudian, apa guna partai yang tidak ingin lihat rakyat sejahtera menuju bangsa Indonesia mercusuar dunia ?. Hari ini dan seterusnya adalah milik kita, saatnya rakyat menghukum partai yang sudah terbukti korup memakan uang rakyat. contoh kasus waktu pandemi covid para pemimpin daerah banyak diselamatkan oleh ketua partai yang tidak mau kadernya dihukum mati. Sementara sudah disepakati mereka yang menyelewengkan uang rakyat saat pandemi sepakat dihukum mati.

Perubahan itu harus dimulai kalau bukan sekarang lalu kapan lagi. Hari ini dan seterusnya rakyat bersatu padu maju membubarkan DPR dan partai yang terbukti korup tidak memihak rakyat. Aparat Polisi yang menjaga menghalau demonstran jangan sampai berpihak elit. Ini akan sangat berbahaya bagi citra dan masa depan polisi. jika keberadaannya ingin langgeng harus segera kembali ke habitatnya sebagai pengayom. Berdasarkan amanat UUD, polisi harus berada bergabung di kementrian dalam negri. Agar tidak dapat digunakan oleh pihak atau partai kuasa seperti zaman- zaman sebelumnya.

Inilah cara bangsa Indonesia kembali menata diri agar kehidupan berbangsa bernegara tertib, aman, damai, sentosa menuju cita – cita kemerdekaan.
Ini tentang progres, bukan kesempurnaan. Tentang konsistensi, bukan intensitas. Tentang memulai, bukan menunggu.” Mari kaum muda anak bangsa di seluruh belahan ibu Pertiwi. Kita maju terus menjaga merawat Indonesia agar tujuan cita cita kita merdeka wujud di bangsa besar kaya raya ini. Hidup rakyat.

Syam lensa publik

Indonesia harus berbenah, menata ulang semua sistem kenegaraan yang sudah terlanjur korup. Membersihkan lumbung dan institusi dari praktik korupsi, birokrasi jelimet, ruwet dan panjang. Partai cukup dua atau tiga buah. Polisi kembali ke kementrian dalam negri, pemerintahan dipimpin perdana Mentri. Aparatur yang terbukti melanggar hukum dihukum lebih berat dengan rakyat biasa. Institusi penegak hukum tegak lurus. Partai dibiayai negara. Revolusi total, pejabat korup ganti, lembaga tidak berguna bekukan/bubarkan. Dengan demikian Indonesia akan dapat menjadi mercusuar dunia sebagai negara besar kaya raya, rakyat hidup sejahtera. Tagline sapu bersih Presiden Prabowo sekarang waktu yang tepat dilaksanakan.