Depok, lensapublik.com, Dalam amanah konstitusi undang-undang, bahwa pendidikan 12 tahun merupakan tanggung jawab Negara. Dimana Pemerintah setempat harus segara mengambil langkah yang bijak di tengah carut marutnya persoalan pendidikan yang kerap terjadi setiap tahun, Sebab semua itu merupakan persoalan yang kompleks, terkait satu sama lain di dalam pemerintah setempat. Solusinya duduk bersama dengan kepala dingin untuk mencari jalan terbaik
Dikatakan koordinator Forum Penyelamat Pendidikan Kota Depok,Wido Pratikno pihaknya akan terus berjuang, menuntut pertanggungjawaban pemerintah atas anak didik yang belum mendapatkan sekolah
”Mahalnya biaya pendidikan tingkat SMA, menjadi beban berat orang tua siswa yang tidak mampu, Jika tidak di bantu menyekolahkannya dapat menjadi pemicu si anak melakukan perbuatan terlarang yang berurusan dengan hukum ” ungkap Wido dalam orasinya di tenda prihatin yang di gelar di Depok Open Space (DOS) Senin (22/7/2024) Bersama pengunjuk rasa lainnya seperti : Roy P, Akbar Husein, Rando,Rahman Bocor, Wawan gaul, Ritasari, Pardong dan lain-lain dengan pengawalan ketat dari aparat Satpol PP dan Polrestro Depok
Wido menegaskan, Anak didik itu merupakan tanggung jawab Negara dan Negara itu siapa saja,? Presiden, Gubernur dan Walikota. Maka itu Walikota harus bertanggung jawab terhadap anak-anak yang tidak bisa sekolah karena orang tua tidak sanggup di sekolah swasta yang mahal
“ Jadi Omong kosong, Depok dengan julukan ” Kota Layak Anak atau Kota Ramah Anak ” apalagi menuju Indonesia emas 2045 kalau rakyatnya nggak bisa bersekolah. Kami prihatin dan kecewa dengan cara Penerimaan Pesera Didik Baru tahun 2024 ini, ” ungkapnya
Wido Pratikno berharap, Walikota Depok dapat membantu dan menjembatani ke provinsi dan Disdik Jawa Barat bagi anak – anak warga Depok bisa masuk sekolah di SMA dan SMK Negeri karena mereka merupakan tunas harapan bangsa tandasnya (Lucy)
