Ket gbr : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto Jorghi memberikan paparan dalam kegiatan Forum Rencana Kerja
Depok, lensa publik,com. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok Manto Jorghi mengatakan, keamanan informasi dan sistem komunikasi intra pemerintah masih menjadi isu strategis untuk tahun 2025. Dengan begitu, pihaknya akan terus melakukan penguatan dari berbagai sisi.
“Di era digital saat ini keamanan informasi masih menjadi isu hangat dan strategis yang akan terus dibahas. Ini juga menjadi isu strategis Diskominfo di tahun 2025,” ujarnya, usai kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) Diskominfo Kota Depok, di Kinasih Resort, Tapos, Senin (26/02/24).
Diskominfo kota Depok lanjutnya melakukan mitigasi risiko untuk pengamanan informasi. Seperti, pengecekan rutin terhadap data penting dan pengujian secara berkala dengan melibatkan pihak ketiga.Karena kami ingin memastikan aplikasi yang kami miliki, aman, sehingga teman-teman Perangkat Daerah (PD) bisa bekerja secara nyaman. Kami juga melakukan kerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) dalam mencegah dan menangani insiden atau serangan,” terangnya
” Selama tahun 2023, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah mendapatkan serangan hacker hampir 40 ribu kali, untuk aplikasi yang dimiliki, namun dengan kerja sama dan pengamanan yang kuat, serangan tersebut tidak sampai merugikan Pemkot Depok” ungkap Manto
Dia mengakui dari data yang dihimpun, di 2023 kemarin, ada hampir 40 ribu serangan ke aplikasi. kita bisa diamankan, namun tetap harus berhati-hati karena ini untuk mencegah kerentanan dan kebocoran data pungkasnya
Sebagai Informasi ada
– Aplikasi Depok Single Window (DSW), pusat layanan dan informasi kota dalam satu aplikasi dan dapat memberikan kemudahan akses pada masyarakat dalam mencari informasi mengenai pemerintah kota.
– Aplikasi Sigap! (Sistem Terintegrasi untuk Pengaduan dan Aspirasi) adalah media bagi Masyarakat Kota Depok untuk mempermudah penyampaian pengaduan, aspirasi, dan saran kepada Pemerintah Kota Depok secara real-time.
– Aplikasi SiLO Sistem Layanan Online kelurahan & kecamatan kota Depok
– Aplikasi Program Satu Data Kota Depok Menjadi Langkah Guna Ambil Kebijakan.
– Aplikasi E-Office ini dimaksudkan untuk memfasilitasi instansi dan perkantoran dalam pengelolaan dokumen surat menyurat dan aktivitas perkantoran secara online.
Sementara itu dikatakan Staf Ahli Wali Kota Bidang Politik, Hukum dan Pemerintahan, Wijayanto mewakili Wali Kota Depok, Mohammad Idris yang membuka acara Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Depok ,
serangan siber tidak bisa diabaikan, terlebih era digitalisasi saat ini terus berkembang. Karena potensi hacker tidak bisa diabaikan. Sudah banyak lembaga yang mengalami kerugian akibat ulah hacker, contohnya bank dan data lainnya yang sempat bocor
Dikatakannya, kondisi kemananan perlu diperhatikan agar aplikasi yang dimiliki Pemerintah Kota (Pemkot) tidak diretas. Beberapa langkah antisipasi juga perlu dijalankan.
“Tema yang diangkat kali ini sangat realistis, yaitu ‘Pengamanan Informasi di Era Transfirmasi Digital dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Peningkatan Daya Saing Daerah Menuju Kota Depok yang Maju Berbudaya dan Sejahtera’,” ujar wijay sapaan akrabnya .
“Mudah-mudahan bisa dibahas bersama dalam forum ini. Karena memadukan antara arahan dari kementerian atau pemerintah dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan,” terangnya
Sandiman Ahli Madya Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Marcelina Tri Nastiti Widayatmi mengatakan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) khususnya dalam keamanan informasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Depok sudah berjalan baik. Dimana tata kelola ini juga sudah menuju ke arah kebijakan pemerintah terkait Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
“Tata kelola yang dilakukan sudah merujuk ke arah kebijakan pemerintah terkait SPBE. Ada peningkatan indeks SPBE juga dalam penerapan keamanan, jadi sudah sesuai. Tinggal dilanjutkan dan ditingkatkan lagi supaya ruang lingkup keamanannya juga bisa menyeluruh,” ujar Marcelina, usai kegiatan Forum Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Dikatakannya, indeks SPBE menunjukkan bagaimana digitalisasi layanan pemerintahan secara umum sudah berjalan efektif dan efisien. Termasuk keamanan dalam pencegahan kebocoran data.
“Kendati demikian, mitigasi risiko juga harus diperhatikan agar tidak ada celah hacker memanfaatkan data untuk berbagai hal. Beberapa data yang harus diamankan meliputi kerahasiaan isi informasi, menjaga keaslian informasi dan informasi tersedia saat diperlukan,” katanya.
Ia juga berpesan, beberapa aset yang harus dilindungi seperti, perangkat lunak, perangkat keras, dokumen atau data, sarana dan prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) atau pihak ketiga.
* Lc
