Wali Kota Depok Pastikan Target 90 Persen Janji Kampanye Terealisasi pada 2025

Depok, lensapublik.com,-                                  Wali Kota Depok, Mohammad Idris menghadiri sekaligus membuka acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2025 di Hotel Bumi Wiyata, Kamis (18/04/24).

Dalam sambutannya Wali Kota menekankan pentingnya visi yang terukur dan realistis dalam merencanakan pembangunan kota. Kerjasama dengan universitas untuk melakukan kajian terkait Kawasan Strategis Nasional (IKN), khususnya dalam konteks Depok sebagai salah satu daerah aglomerasi, menjadi fokus utama. Hasil kajian tersebut diharapkan menjadi landasan kuat untuk merumuskan RKPD tahun 2025.

Sementara itu dalam rangkaian Musrenbang, berbagai isu strategis dan fokus pembangunan prioritas menjadi perhatian utama. Di antaranya adalah peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), penanganan pengangguran, investasi pariwisata, dan upaya meningkatkan daya saing ekonomi. Pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan pemukiman, serta pengelolaan sampah berbasis masyarakat juga menjadi fokus pembahasan yang tidak kalah penting

Usai acara kepada para awak media Wali Kota Depok mengatakan tahun depan pihaknya akan berupaya merealisasikan 90 persen janji kampanye dirinya bersama Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono yang tertuang dalam program unggulan Kota Depok 2021-2026.

“Saya sebagai orang yang patuh terhadap janji paling tidak 90 persen terealisasi janji kampanyenya sampai 2025, sisanya 10 persen mungkin 2026,” kata Kiai Idris, sapaan Wali Kota Depok, usai membuka acara Musrenbang RKPD tersebut.

Terdapat 10 janji kampanye atau program unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok. Salah satunya yang tengah di upayakan adalah memenuhi kepemilikan gedung Posyandu di setiap RW.

“Posyandu yang belum, jadi realisasi pembelian lahan ini jadi masalah, data posyandu yang ada di kami ternyata lebih banyak, setelah itu masih banyak pengajuan-pengajuan, ada 1 RW ternyata 2, ini perlu tetap dipenuhi,” ungkap Kiai Idris, sapaan Wali Kota Depok.

Diungkapkannya, untuk pembelian lahan (tanah) untuk Posyandu sudah sekitar 60 persen hingga tahun depan.

“Tahun 2026 masih dianggarkan dan diperbolehkan,” katanya.

Meski demikian, untuk anggaran tahun 2026, menurut Kiai Idris, sudah berbeda lagi, sebab merupakan kewenangan Wali Kota baru hasil dari pelaksanaan Pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak, yang akan dihelat akhir tahun ini.namun, yang terpenting tidak keluar dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan RKPD tuturnya

” Kami sudah berkonsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengenai janji kampanye yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Dimana
Kemendagri mengatakan bahwa realisasi RPJMD 2021-2026 tidak akan diperketat pemenuhan programnya, karena memang terpotong Pilkada,” ungkapnya

Di samping itu, lanjut idris ada sejumlah pembangunan fisik yang direncanakan Pemkot Depok di tahun depan. Salah satunya, pembangunan Gelanggang Olahraga (GOR) bagian barat.
Dimana Gor ini futsal dan sebagainya di Pengasinan, itu saya minta supaya dibangun tahun depan.

Kota Depok sendiri sambungnya , akan terus meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, seperti pembangunan Madrasah tsanawiyah (MTs).Dan beberapa SMP negeri di Cilodong, Harjamukti itu tahun depan dan untuk di Jatijajar tahun ini,” pungkasnya

* Lucia